Pasca Mundurnya Kadiskes, DPRD Minta Pemkot Bayarkan Insentif Nakes

Jejakberita.id–Metro–Pasca mundurnya Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) drg. Erla Andrianti dari jabatannya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro meminta Pemerintah Kota (Pemkot) setempat segera membayarkan insentif tenaga kesehatan (Nakes) gugus tugas Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kota Metro, Basuki. Ia menyebut bahwa anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 di Bumi Sai Wawai telah tersedia.

“Kami dari DPRD mensupport untuk dibayarkannya insentif Nakes, karena memang sudah dianggarkan untuk awal hingga akhir Covid-19. Kasian mereka, sudah bekerja dengan baik, seharusnya itu bisa dibayarkan sesuai hak nya sebelum keringat mereka kering,” kata dia, Kamis (29/12/2022).

Pihaknya juga mendorong Pemkot agar dapat segera menyelesaikan kewajibannya untuk memberikan insentif Nakes tim vaksinator vaksin Covid-19 yang hingga kini belum terbayarkan.

“DPRD akan mensupport agar hak teman-teman Nakes yang bekerja kemarin dapat terbayarkan. Ini sebagai bentuk penghargaan teman-teman Nakes yang juga ikut bergerak untuk penanganan pandemi Covid-19 di kota Metro,” ucapnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu juga menilai bahwa persoalan insentif Nakes yang belum terbayarkan dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan publik atas kinerja pemerintah.

“Persoalan ini tidak bisa dibiarkan saja, itu kewajiban pemerintah untuk memberikan hak bagi mereka dalam hal ini tenaga kesehatan yang telah bekerja khususnya tim vaksinator,” ungkapnya.

Sementara terkait dengan mundurnya drg. Erla Andrianti dari jabatannya sebagai Kepala Dinkes Metro, menjadi catatan evaluasi yang kedepannya harus menjadi perhatian serius pemerintah.

“Pasca mundurnya ibu Erla selaku Kepala Dinas Kesehatan, kami mengharapkan kedepannya potensi yang ada di Kota Metro ini termasuk sumberdaya manusia itu harus dikedepankan,” bebernya.

“Kemudian untuk pengganti nanti kita harapkan yang benar-benar lulus tes, sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada. Kemudian diharapkan benar-benar pejabat yang dari Kota Metro yang berpotensi sesuai keahliannya,” imbuhnya.

Basuki juga menekankan agar Pemkot segera mengambil langkah untuk menuntaskan persoalan insentif Nakes dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

“Kemudian berkaitan dengan pemberdayaan untuk kawan-kawan Nakes ini perlu di support, karena teman-teman Nakes ini kerjanya sangat berat, dari pagi sampai siang, sampai sore bahkan sampai malam melayani masyarakat,” terangnya.

“Harapan kita harus diselesaikan secara baik sesuai aturan gugus tugas yang ada, jangan sampai hal ini menjadi sorotan publik ketika insentif tersebut tidak dibayarkan. Apalagi Gugus tugas Covid-19 ini kan masih ada dan PPKM level 1 juga masih diterapkan,” tandasnya.

Dari informasi yang dihimpun Kupastuntas.co, dalam kontrak masing-masing tim vaksinator vaksin Covid-19 mendapatkan insentif sebesar Rp 750 Ribu per bulan. Yang mana sebelumnya aturan insentif dana Nakes telah tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro dengan Nomor : 1413/KPTS/D02/02/2022 tentang penunjukan tenaga vaksinator vaksin Covid-19 di Kota Metro tertanggal 3 Januari 2022.

Kemudian, insentif tersebut juga diatur dalam Surat Keputusan Walikota Metro Nomor : 413/KPTS/D-02/2022 tentang besaran jasa pelayanan bagi petugas kesehatan dan lainnya yang menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Metro tertanggal 30 Mei 2022.

Jika diasumsikan, total Nakes yang seharusnya menerima insentif tersebut terdapat sebanyak 226 orang. Jika dihitung sejak diterbitkannya SK Kepala Dinas pada Januari lalu hingga Desember 2022, maka terhitung 12 bulan.

Sehingga, ketika dikalikan setahun dengan jumlah insentif sebesar Rp 750 Ribu, maka yang seharusnya diterima ialah Rp 9 Juta per orang Nakes.

Artinya, total anggaran yang seharusnya digelontorkan oleh Pemkot untuk membayar insentif kepada 226 Nakes di Metro selama 12 bulan tersebut ialah sebesar Rp 2.034.000.000. (**)