PANARAGAN – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, Novriwan Jaya meminta Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) melakukan audit seluruh realisasi Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun lalu.
Menurutnya, Inspektorat sebagai APIP harus sunguh-sungguh melakukan audit. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir penyimpangan realisasi anggaran.
“Kita tidak hanya melakukan audit dengan Dinas Perhubungan (Dishub) saja. Tapi semua OPD juga kita minta diaudit APIP dan Kejaksaan. Sebab selama ini kita juga sudah ada kesepakatan Memorendum Of Understanding (MoU) dengan mereka,” ujarnya, Rabu (17/1/2024).
Diketahui, dugaan tunggakan pembayaran lampu penerangan jalan Umum (PJU) oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, tahun 2022-2023 mulai terkuak.
Hal tersebut dibenarkan oleh Inspektorat Tubaba melalui inspektur pembantu Irban V Muslim, saat dijumpai translampung.Id di sekretariat Inspektorat setempat pada (16/1/2024) pukul 14.25 Wib.
Menurutnya, berdasar informasi yang berkembang Inspektorat saat ini sedang mempelajari dugaan penyimpangan tersebut.
“Ini kita pelajari dulu, kita sudah panggil semua pihak terlibat, Kadishub, Sekretaris, dan kepala bidang (Kabid) Teknis Sarana dan Prasarananya (TSP),” kata Muslim.
Meski demikian, kata dia, ada hal yang perlu dibuktikan. Sebab berkaitan dengan PJU tersebut harus diketahui realisasi anggarannya berapa, itu yang menjadi pertanyaan publik dan ini yang harus diungkap.
“Namanya juga dugaan. Karenanya kita harus cari tahu dulu faktanya, keterangannya nanti seperti apa,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, menurut keterangan yang disampaikan oleh Kabid (TSP) Dishub saat memberikan klarifikasi di Inspektorat, semua tanggung jawab tersebut sudah dilaksakan.
“Jika informasi dari yang bersangkutan itu sudah dilaksanakan, sudah dibayar sesuai perintah pimpinan,” bebernya. (Dwi)
